Ilustrasi, sumber foto: ANTARA

SGP TANGKAS - Pemerintah bayangan Myanmar telah meminta etnis minoritas Rohingya untuk membantu menggulingkan junta militer. Mereka dijanjikan hak kewarganegaraan dan pemulangan bagi komunitas Muslim yang teraniaya dalam pemerintahan demokratis Myanmar di masa depan, setelah berhasil menggulingkan Jenderal Min Aung Hlaing dari kekuasaan.

“Kami mengajak warga Rohingya bergandengan tangan dengan kami dan dengan yang lain untuk berpartisipasi dalam Revolusi Musim Semi melawan kediktatoran militer ini,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis kelompok tersebut, Kamis (3/6/2021).

National Unity Government (NUG), nama lain untuk pemerintah bayangan, berjanji untuk mengakhiri undang-undang kewarganegaraan 1982 yang mendiskriminasi Rohingya, menjanjikan semua yang lahir di Myanmar untuk diberikan kewarganegaraan.

Rohingya tidak diakui sebagai warga negara

Selama ini, di bawah kekuasaan Liga Nasional Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, istilah Rohingya jarang digunakan, karena takut memicu ketegangan sosial-politik di negara mayoritas Buddha itu. Etnis Rohingya lebih sering disebut sebagai kelompok Muslim yang tinggal di Rakhine.

Di Myanmar, Rohingya secara luas dilihat sebagai penyelundup dari Bangladesh. Lebih dari 740.000 Rohingya telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh setelah operasi militer pada 2017 yang disebut PBB sebagai praktik genosida.

Rohingya ditolak hak kewarganegaraannya dan telah ditolak aksesnya ke berbagai layanan selama beberapa dekade. Amnesty International menyebut situasi di Burma mirip dengan kebijakan apartheid di Afrika Selatan beberapa tahun lalu.

Kelompok itu juga mengatakan berkomitmen untuk memulangkan semua Rohingya yang mendekam di kamp-kamp di Bangladesh. "Segera pemulangan dapat dilakukan secara sukarela, aman dan bermartabat."


Junta menyebut NUG sebagai teroris

NUG adalah organisasi saingan yang dibentuk oleh politisi NLD. NUG mengklaim sebagai satu-satunya entitas politik yang mendapatkan legitimasi dari rakyat, karena memenangkan pemilihan umum 2020.

April lalu, NUG membentuk tentara rakyat yang terdiri dari pemberontak etnis, pembelot, dan kelompok sipil. Karena itu, junta mencap NUG sebagai organisasi teroris.

Junta juga menyebut mereka penghasut masyarakat sipil untuk sejumlah serangan dan pemboman di Burma. Sebagai teroris, junta praktis akan menghukum siapapun, termasuk jurnalis, yang berkomunikasi dengan NUG.


Lebih dari 800 orang meninggal

Krisis dalam negeri Myanmar belum berhenti sejak kudeta diluncurkan pada 1 Februari 2021. Orang-orang bersatu dalam Gerakan Pembangkangan Sipil, menyerukan pemulihan demokrasi dan pembebasan tahanan politik, termasuk Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Asosiasi pemantau lokal melaporkan bahwa lebih dari 800 warga sipil tewas akibat represi aparat, termasuk anak-anak. Aparat juga menyasar dokter dan perawat dengan dalih menghasut kerusuhan, padahal mereka berada di garda terdepan memerangi pandemi COVID-19.

Kondisi di Myanmar semakin mengkhawatirkan karena Min Aung tampaknya tidak memiliki komitmen terhadap konsensus lima poin hasil ASEAN Leaders Meeting yang diadakan di Jakarta, Indonesia.

Min Aung bersikukuh akan melaksanakan poin-poin konsensus jika kondisi Myanmar kondusif. Dia menggunakan dalih itu untuk membasmi pemberontak etnis yang menentang kudeta, dengan mengatakan mereka mengganggu stabilitas keamanan.