Mahfud MD Berikan Penghargaan Pada Hadi Prabowo (Puspen Kemendagri)


Sgp Tangkas - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia. Atas jasa dan kontribusinya, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mendapatkan penghargaan.


Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, bertepatan dengan peringatan Sebelas Tahun Pengelolaan Perbatasan pada Jumat (17/9/2021).


“Baru saja kita lakukan penyerahan penghargaan kepada personel-personel dari K/L yang telah melaksanakan tugas secara gemilang dalam menyelesaikan dua segmen wilayah sengketa perbatasan darat Indonesia-Malaysia, yakni Sungai Simantipal dan segmen C500-C600 di pulau Kalimantan pada tahun 2019,” kata Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Panitia Pengarah BNPP, Jumat (17/9/2021).


Mahfud berharap dedikasi Hadi Prabowo dapat menjadi contoh dan motivasi bagi seluruh urusan perbatasan dalam menjalankan tugasnya


“Saya selaku Menko Polhukam atas nama negara dan pemerintah, sekali lagi menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa kepada saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang dilakukan oleh saudara menjadi contoh dan motivasi bagi seluruh urusan perbatasan dalam melaksanakan tugas," kata Mahfud.


Indonesia telah menandatangani MoU tentang demarkasi dan survei batas internasional Indonesia-Malaysia


Tercatat, pemerintah Indonesia-Malaysia menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Sarawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (21/11). 2019). .


Saat itu, MoU ditandatangani oleh Head of Loyal Business Kementerian Perairan, Tanah dan Sumber Daya Alam Malaysia, Datuk Zurinah Pawanteh dan Hadi Parabowo yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.


Selain itu, peta hasil survei demarkasi yang merupakan lampiran MoU juga telah ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Penegasan Batas kedua negara. Direktur Jenderal Departemen Survey and Mapping Malaysia Dato' Sr Dr. Azhari bin Mohamed dan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Laksamana Pertama Bambang Supriadi.


“Pencapaian tersebut adalah hal yang tentu membanggakan bagi kita dan merupakan catatan prestasi yang luar biasa bagi negara dan pemerintah, mengingat setelah kurang lebih 50 tahun tidak menemui titik temu,” ujar Mahfud MD selaku  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


Penandatanganan MoU membuka jalan bagi kedua negara untuk mempercepat penyelesaian OBP


MoU tersebut dipandang sebagai tonggak khusus dalam hubungan bilateral kedua negara karena mengakhiri perbedaan pendapat dalam penegasan batas tanah atau yang biasa dikenal dengan Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen.


Kedua ruas tersebut adalah ruas di sekitar Sungai Simantipal dan ruas C500-C600 yang keduanya berada di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua segmen tersebut masing-masing telah menjadi OBP sejak 1978-1989.


Penandatanganan MoU juga membuka jalan bagi kedua negara untuk mempercepat penyelesaian OBP di tiga segmen lainnya, yaitu Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad-Sesai, dan B- 2700-3100 yang disepakati akan diselesaikan pada 2020.


Dengan ditandatanganinya MoU tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Lambang yang lokasinya tidak jauh dari Wilayah Sungai Simantipal yang telah disepakati.