Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, sumber foto: indopolitika.com
Sgp Tangkas - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, memprotes ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja di DPR, Senin (31/5/2021). Padahal, topik pertemuan pada siang tadi penting, yaitu strategi kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024, perkembangan MEF (Minimum Essential Force) fase III 2020-2024, perkembangan kondisi di Papua dan Papua Barat terhadap isu implementasi UU nomor 32 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya manusia untuk pertahanan negara. Kehadiran Kemenhan diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra. Sedangkan Panglima TNI diwakili oleh Kepala BAIS. Selain itu, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Darat. Karena Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tidak hadir, maka format rapat diubah menjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diakhiri dengan catatan rapat. Sayangnya, sejak awal Wamenhan sudah meminta agar RDP dilakukan secara tertutup. "Kalau kami bisa memohon, agar rapat hari ini dilakukan secara tertutup, seandainya bisa," kata Herindra seperti dikutip dari siaran YouTube Komisi I DPR hari ini. "Ini kan ada yang menyangkut mengenai strategi," ujarnya lagi. Ketua rapat hari ini, Abdul Kharis Almasyhari awalnya setuju dengan usulan tersebut. Namun, Effendi memprotes ketika RDP meminta dilakukan secara tertutup dan tidak bisa disaksikan oleh publik. Apa kata Effendi? Effendi mengusulkan pembahasan yang menuntut keputusan ditunda hingga Rabu Menurut Effendi, seharusnya RDP dilakukan secara terbuka. Ia menyarankan agar materi pembahasan yang menuntut adanya keputusan diambil dalam rapat yang digelar Rabu, 2 Juni 2021. Hari itu ada rapat Komisi I yang seharusnya dihadiri Prabowo. “Karena kita kan harus taat, patuh kepada azas juga sehingga kita tidak hanya menjelaskan dari pihak Wamen, tetapi yang memiliki kewenangan sesuai dengan konstitusi. Karena ketika kita tanya balik ke Wamen pasti posisinya susah menjawabnya, pasti akan dijawab ditanyakan dulu ke Pak Menteri," kata Effendi. “Padahal, kita harus mengambil keputusan politik di sini,” ujarnya lagi. Effendi mengaku kecewa Prabowo tidak hadir karena salah satu topik pertemuan adalah membahas anggaran. Sesuai dengan ketentuan yang ada, yang membahas masalah adalah pengguna kekuatan anggaran alias Menhan.
Pertemuan dengan Presiden bisa ditinggal karena DPR lebih penting Menurut Effendi, seharusnya Prabowo dan Hadi memprioritaskan pertemuan dengan Komisi I daripada menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo “Jokowi”. “Rapat di sini (DPR) juga penting kok. Penyelenggara negara itu bertiga, bukan hanya dengan presiden,” kata Effendi. Ia mengaku heran Prabowo memilih mangkir dari DPR dan menghadiri rapat tersebut. “Memangnya presiden gak bisa dibilangin? Ini coba topik-topik yang sangat penting bagi republik ini. Kalau topik ini dibahas di RDP, tetapi pendalamannya ke Pak Wamen, apakah iya (itu langkah yang pas)," katanya lagi. Dia mengatakan, Komisi I dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan pada Rabu 2 Juni 2021. Namun, dia meminta Prabowo memenuhi tanggung jawabnya dengan menghadiri rapat lusa. "Apa kita harus panggil paksa? Karena kita juga punya ketentuan panggil paksa. DPR bisa memanggil paksa," katanya. Effendi bilang Prabowo sudah hampir setahun absen di rapat DPR Effendi menambahkan, Prabowo sudah hampir satu tahun absen rapat dengan Komisi I di DPR. Ia mengatakan banyak hal penting yang harus dibicarakan dengan Ketua Umum Partai Gerindra. “Kalau isu (yang dibahas) ini mau diulang lagi di hari Rabu monggo. Tapi, kalau di hari Rabu isu itu gak dibahas terbuka. Saya tidak mempermasalahkan terbuka atau tertutupnya, tapi seharusnya kan isu ini disampaikan oleh menterinya dan pengguna anggarannya,” kata Effendi berikan penjelasan. Dia menggarisbawahi bahwa keberatannya tidak ada motifnya. Effendi mencoba memposisikan masalah sebenarnya. Apalagi, pekan ini publik menunggu klarifikasi dari Prabowo terkait rencana anggaran pembelian alutsista yang mencapai Rp 1.760 triliun. Komisi I sudah mengatakan akan membicarakan masalah itu dengan Prabowo dalam rapat pekan ini.
0 Comments